Borneoneo’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Landasan Ekonomi Dalam Pendidikan

BAB I

  1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia pendidikan dewasa ini mulai kearah yang mengembirakan dimana terlihat adanya kebijakan pemerintah yang mendukung dunia pendidikan, wujud dari dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan terlihat pada besarnya persentasi yang diberikan pada anggaran pendidikan yang dianggarkan pada APBN, sesuai apa yang diamanat kan oleh UUD bahwa untuk anggaran pendidikan diberikan persentase sebesara 20 % dari anggaran pendidikan. Harapan pemerintah mungkin menginginkan agar kenaikan anggaran pendidikan memacu juga peningkatan SDM yang ada diIndonesia agar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang terkebelakang tapi bangsa yang maju sejajar dengan bangsa lain. Peningkatan anggaran pendidikan mesti pula disikapi oleh pihak yang terkait dengan dunia pendidikan untuk mengalokasi kan nya menjadi lebih dapat dinikmati oleh semua pihak bukan terpusat pada suatu kegiatan saja.

Kesuksesan suatu sekolah ditentukan beberapa faktor yang didalam manajemen pendidikan dapat kita gambar seperti berikut

Tujuan skala pengelolaan /skala makro

Meliputi:

  1. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah :

    1. apa yang menjadi landasan ekonomi pendidikan ?
    2. bagaimana kebijaksanaan Anggaran biaya pendidikan ?
    3. untuk apa kebijaksanaan Anggaran biaya pendidikan ?

  1. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian pendidikan berasal dari bahasa yunani yakni paedagogie dan peadagogiek dimana arti paedagogie berarti pendidikan, sedangakan paedagogiek berarti ilmu pendidikan jika berdasarkan arti keduanya yang dijadikan sumber pengertian pendidikan. paedos (anak) agoge (saya membimbing,memimpin) yang artinya hampir sama dengan ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenung, tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Menurut UU sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian kebijaksanaan berasal dari bahasa Inggris dari kata Policy berarti mengurus masalah atau kepentingan umum atau admistrasi pemerintah. Kebijaksanaan pendidikan merupakan terjemahan dari educational policy. Menurut lasswell (1970) kebijaksanaan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Menurut Anderson (1979) Kebijaksanaan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Carter V. Good pengertian kebijaksanaan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian yang terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam mengambil keputusan demi tercapainya tujuan.

Konsep biaya dalam pengertian ilmu ekonomi, ada 2 macam : a. Biaya yang dapat ditemukan dalam bentuk uang atau bentuk moneter b. Biaya yang mempengaruhi transaksi ekonomi khusus. Seperti produsen, konsumen, pembeli, penjual dan sebagainya.


BAB II

A. LANDASAN EKONOMI PENDIDIKAN

Dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat bangsa ini harus siap dalam berkompetesi didunia pendidikan karena pendidikan nanti diera globalisasi juga terjadi persaingan. Untuk memenangkan persaingan maka bangsa ini harus memiliki mental tangguh dan sehat dalam persaingan. Memajukan pendidikan bangsa ini tidak hanya berkaitan dengan guru, siswa atau fasilitas pendidikan saja namun ada beberapa faktor yang lain in dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Perkembangan jaman yang cepat sekarang menuntut manajemen sekolah untuk dapat mengelola komponen dalam pendidikan apakah mengelola sumber daya manusia atau Non manusia termasuk mengelola sejumlah besar uang yang berpautan dengan operasional sekolah. Dibanyak sekolah tidak memiliki tenaga keuangan, dimana kepala sekolah yang memikul tanggung jawab tentang penanganan banyak kewajiban yang bersifat efisien. Termasuk dalam kewajiban ini tanggung jawab dalam pembuatan anggaran. Belanja, pembukuan keuangan, pengelolaan keuangan ekstra kurikuler. Pengelolaan perlengkapan dan perbekalalan dan pemeliharaan perpustakaan, kebutuhan tentang orang yang betugas khusus bertanggung jawab tentang urusan keuangan sekolah diakui terutama. Landasan ekonomi pendidikan harus dipahami oleh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan agar memahami kemampuan ekonomi pendidikan.

Sistem pendidikan disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan dimana dalam pendanaan pendidikan kini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat.

Adapun tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan didasarkan pada prinsip yang tersusun sebagai berikut :

1. Prinsip Umum meliputi :

· prinsip keadilan

· prinsip Tranparasi

· prinsip Akuntabilitas Publik

prinsip Keadilan disini berarti memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. Prinsip Efisiensi dimaksudkan untuk mengotimalkan akses, mutu, relevasi dan daya saing pelayanan pendidikan. Sedangkan prinsip Transparasi dimaksudkan dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar audit yang berlaku dan menghasilkan audit yang wajar tanpa pengecualian. Dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparant kepada pemangku jabatan kepentingan pendidikan. Pada prinsip Akuntabilitas Publik dilakukan dengan cara memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-udangan.

2. Prinsip Khusus

a) pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

c) Pegelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

d) Seluruh dana pendidikan baik pemerintah atau pemerintah daerah dikelola sesuai dengan sistem anggaran pemerintah atau sistem anggaran pemeritah daerah.

e) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dikelola sesuai dengan sistem anggaran pemeritah atau sistem anggaran pemerintah daerah.

f) Dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

g) Peruntukan dana pada satuan pendidikan diatas meliputi :

a. Biaya investasi pada satuan pendidikan

b. Biaya operasional pada satuan pendidikan :dan atau

c. Bantuan pada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.

h) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

i) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

j) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyrakat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

k) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Guna pengadaan anggaran pendidikan maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, tranparansi dan akuntabilitas publik.

Perlu diperhatikan kemampuan dalam mengelola keuangan pendidikan terutama disekolah harus efektif serta telah berpengalaman lama dan ini bisa dilimpahkan apabila manajemen keuangan disuatu sekolah telah menunjukan pengetahuan atau keterampilan dalam menangani masalah keuangan sekolah. Dalam pengelolan keuangan disekolah bendaharawan harus memperhatikan hal berikut :

a. hemat dan sesuai kebutuhan.

b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.

c. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar-mengajar yakni, pesta perkawinan, ucapan selamat, hadiah dan lain-lain.

Untuk pelaksanaan itu perlu memahami panca tertib dalam pengelolaan keuangan meliputi :

1. tertib program. 2. tertib anggaran. 3. tertib admistrasi. 4. tertib pelaksanaan 5. tertib pengendalian/pengawasaan.

Manajemen keuangan yang baik harus direncanakan dengan teliti dan penggunaanya yang effektif.

B. Kebijakanaan Anggaran Pendidikan

Kata kebijakan menurut Houg (1984) dalam arti sempit untuk mengacu pada pernyataan tindakan formal yang diikutinya atau kebijakan dianggap sebagai suatu posisi atau pendirian yang dikembangkan untuk menanggapi suatu masalah atau isu konfilik dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, padahal kebijakan pendidikan lebih luas dari itu. Kebijakan pendidikan yang benar menjadikan suatu pendidikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab pada bangsanya. Baik secara ekonomi atau mengembangkan jiwa patriotisme pada bangsa negara,

Arti kebijakan “wisdom” adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang dapat atau tidak dapat memenuhi aturan tadi. Tanpa ada suatu perbedaan atau pengecualian.

Kebijakan penganggaran pendidikan pada kabupaten/kota

Gambar : Mekanisme Penentuan Anggaran Pendidikan Kabupaten

Untuk mengetahui bagaimana dana pendidikan dapat dihasilkan dapat terlihat pada gambar bagan diatas, Mekanisme penentuan anggaran pendidikan dimulai dari musyawarah pembangunan desa (musbagdes) yang mana didalam nya sudah termasuk sekolah yang ada didesa tersebut. Tetapi dilain pihak sekolah juga mengajukan anggaran sekolah yang disebut juga rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS) yang diajukan kepada Dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya hasil musbagdes digabungkan di kecamatan sehingga oleh pihak camat diidentifikasi dan diolah menjadi usulan daftar kegiatan pembangunan (UDKP) pada tingkat kecamatan yang didalam nya sudah termasuk program dinas yang berada dikecamatan. UDKP dari kecamatan bersama dengan usulan dinas tehnis di daerah diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Dinas teknis di kecamatan antara lain adalah cabang dinas pendidikan kecamatan. Oleh Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Kabupaten setiap usulan rencana anggaran tersebut dibawa ke rapat kordinasi pembangunan (Rakorbang) kabupaten untuk menentukan prioritas pembangunan yang disertai dengan rencana anggarannya. Hasil rakorbang tersebut memuat program kerja kabupaten/kota yang dianalisis kembali oleh panitia anggaran kabupaten/kota dibawah kordinasi seketaris daerah. Setelah dianalisis maka hasilnya ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang nanti akan menjadi RAPBD untuk diajukan ke legeslatif. Repetada ini telah diperiksa oleh masing-masing dinas termasuk dinas pendidikan, sehingga kesesuaian antara usulan dengan yang disetujui baik program maupun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Usulan anggaran tersebut selanjutnya dibahas oleh DPRD Kabupaten dalam bentuk dengar pendapat dengan Bupati/Walikota dan dinas teknis untuk mengetahui detail progam dan anggaran yang diperlukan. Hasil rapat penyusunan anggaran ini dalam bentuk Repetada diajuakan oleh pihak legislatif daerah untuk dibahas dan selanjutnya setelah dianggap sesuai dengan ketentuan dan sesuai pula dengan anggaran yang tersedia, oleh pihak DPRD diterbitkan peraturan daerah (Perda) menjadi APBD.

C. TUJUAN KEBIJAKSANAAN BIAYA PENDIDIKAN

Dalam perkembangan dunia pendidikan, terjadi perubahan dalam masalah yang berkaitan dengan sistem pendidikan diseluruh dunia dibebani oleh perubahan ilmu pengetahuan dan teknik, ekonomi, dan kependudukan, politik dan sosial yang mengoncangkan terlebih krisis ekonomi yang melebar kesetiap negara didunia. Akibatnya dalam dunia pendidikan timbul sejumlah tugas baru yang berat, serta tekanan dan berbagai masalah yang jauh lebih besar dan lebih rumit yang semuanya itu harus dihadapi. Kebijakasanaan biaya pendidikan dinegara berkembang merupakan kebutuhan sangat mendesak mengapa karena tingkat pendidikan dinegara berkembang masih rendah seperti terlihat pada tingkat anak yang lulus dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sarjana. Ini menjadi persoalan mendasar bagi negar berkembang. Atau pula ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pendidikan dinegara berkembang seperti berikut :

  1. ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan.
  2. Tuntutan melampui batas kemampuan
  3. Peningkatan biaya lebih cepat dari pada pendapatan
  4. Hambatan diluar masalah keuangan
  5. Kekurangan kesempatan kerja bagi orang yang terdidik.
  6. Bentuk pendidikan yang keliru.


Daftar Pustaka

Suryosubroto, B. 2006. Manajemen Pendidikan di Sekolah. PT. Rineka Cipta; Jakarta.

Imron, Ali. Maisyaroh, burhanuddin, H.2003. Manajemen Pendidikan. Universita Negeri Malang; Malang.

——————-. 2008. Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia. Bumi Aksara; Jakarta.

Atmodiwirio, Soebagio. 2001. Manajemen Pendidikan di Indonesia. Ardadizya Jaya; Bandung.

Sagala, Syaiful.2000. Admistrasi Pendidikan Kontemporer. Alfabet; Bandung.

Guza Afnil. 2008. Wajib Belajar dan Pendanaan Pendidikan. Asa Mandiri;Jakarta.

Halack, J. 1985. Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan. Bhartara Karya Aksara; Jakarta.

Coombs. Phlip. H. 1987. Apakah perencanaan Pendidikan Itu. Bhrata Karya ;Jakarta.

Gunawan. H. Ary. 1996. Adminstrasi Sekolah. Rineka Cipta; Jakarta.

Sutisna, Oteng.1989. Administarasi Pendidikan. Angksa Bandung; Bandung


Agustus 6, 2009 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: